HAK TERDAKWA MEMPEROLEH PENDAMPINGAN HUKUM DALAM PROSES PERADILAN PIDANA (STUDI PUTUSAN NOMOR 619/PID.B/2010/PN.SDA)

Penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut tata cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang suatu tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangka. Untuk mendapatkan keterangan tersangka di tingkat penyidikan, mereka ditangkap saja dulu, kemudian pengakuannya didapatkan dengan cara intimidasi, kekerasan dan penyiksaan. Bukan saja pemeriksa atau penyidik yang harus menyadari tugas yang dipikulkan ke pundaknya, yaitu mencari kebenaran materiil demi kepentingan umum yang selaras dengan kepentingan individu, tetapi juga tersangka itu sendiri harus telah dapat mengetahui dan menyadari hak-hak dan kewajibannya yang dijamin oleh undang- undang. Berdasarkan Pasal 56 ayat 1 KUHAP, secara tegas dijelaskan bahwa hak untuk didampingi penasehat hukum telah dijamin dengan pasti dan merupakan sebuah pelanggaran apabila hak ini tidak disampaikan dan dilaksanakan secara benar. Pendampingan hukum merupakan salah satu aspek dari hak membela diri yang dimiliki terdakwa. Sebagaimana hak yang dimiliki oleh seorang tersangka, terdakwa juga berhak menentukan sendiri pengacara yang akan membelanya. Pada prinsipnya seorang tersangka atau terdakwa diberi kebebasan untuk memilih sendiri penasihat hukumnya atau diberi kebebasan apakah ia akan didampingi penasihat hukum atau tidak. Namun demikian ada tersangka atau terdakwa yang oleh undang-undang diwajibkan untuk didampingi oleh penasehat hukum. Pemberian hak-hak kepada tersangka/terdakwa tidaklah semata-mata sebagai perwujudan perlindungan hak asasi manusia (HAM) dalam sistem peradilan pidana Indonesia, tetapi sekaligus juga merupakan pengejawantahan asas presumption of innocence (praduga tidak bersalah). Pengakuan atas asas praduga tidak bersalah menghendaki juga diakuinya asas equality of arms, yang tercermin dari diberikannya kesempatan yang sama antara penuntut umum dan tersangka/terdakwa dalam suatu legal fight. Dalam kaitan inilah pemberian hak- hak kepada tersangka/terdakwa oleh KUHAP tadi menjadi relevan.

1.  UEU-Undergraduate-8196-COVER.pdf - 109 KB
2.  UEU-Undergraduate-8196-LEMBAR PENGESAHAN.pdf - 200 KB
3.  UEU-Undergraduate-8196-LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN.pdf - 189 KB
4.  UEU-Undergraduate-8196-LEMBAR PERSETUJUAN.pdf - 191 KB
5.  UEU-Undergraduate-8196-ABSTRAK.pdf - 302 KB
6.  UEU-Undergraduate-8196-KATA PENGANTAR.pdf - 264 KB
7.  UEU-Undergraduate-8196-DAFTAR ISI.pdf - 179 KB
8.  UEU-Undergraduate-8196-DAFTAR PUSTAKA.pdf - 171 KB
9.  UEU-Undergraduate-8196-LAMPIRAN.pdf - 281 KB
10.  UEU-Undergraduate-8196-BABI.pdf - 532 KB

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
• PERKAWINAN SEDARAH DITINJAUDARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
• PENGARUH HUKUM AKUISISI TERHADAP PERUSAHAAN PUBLIK CLOSELY-HELD
• TINJAUAN HUKUM TENTANG DUGAAN TINDAK PIDANA PENYUAPAN DALAM PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH PENGEMUDI TERHADAP POLISI
• TINJAUAN HUKUM KETENAGAKERJAAN TERHADAP PERUSAHAAN YANG TIDAK MEMILIKI PERJANJIAN KERJA DAN PERATURAN PERUSAHAAN SECARA TERTULIS PADA PT.XYZ
• PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK TERLANTAR DALAM MENDAPATKAN AKTA KELAHIRAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN